Truly Asia "Paradise for Criminals" Malaysia
Malaysia is full of people with bad luck?
Posted by: kkearthlingYes, crime is so huge a concern, and at a stage where it makes people think that the goverment has failed, big time.
Safety issues I would say is at very critical / out of control level. It cannot be ignored as it is very relevant to the real people in their daily lives. It has become a shame so much so that when foreigner talk about wanting to visit Malaysia, I feel ashamed to tell them about Malaysia & will discourage them from visiting Malaysia!
I have stayed in Selangor for many years. I have moved to Dubai & what a difference I feel, Dubai is so much safer you can walk on the street anytime of the day or night without being paranoid, you can leave your bag on the street nobody will touch it & somebody will return it. Why? Simple, because of the goverment proactive meassures to name a few: they are serious in solving crime, they have good policy in ensuring who arrive on their land, that is only foreigners who are employed get to stay here, not foreigners who have no jobs wanting to find jobs.
In USJ alone, my left, right, front, on the same street, or neighbours behind had been victims of at least one type of crime, snatch thefts, car thefts, parang wielding robbers in the house, etc. My father's house in Melaka had been burglarised. My own car had been stolen. A relative was robbed at the car park & shot in the head. What on earth is going on?
Do you call that bad luck? How can that be bad luck for almost everybody? If that's bad luck, Malaysia must be full of people with bad luck!
It is so easy to solve crime in Malaysia as the modus operandi of each type of crime is so well recorded and reported in the media, one wonders what on earth is the police doing? You just have to wait at the traffic lights, the petrol station, the residential streets to nab snatch thieves, for example, chances are the same type of crime in the same area is committed by the same people. Ok, perhaps our dear policemen are indeed trying harder now, but they need the policy makers to do a better job (aka policy makers not doing enough), it's the whole system that need to be revamped.
We need more Sherlock Holmes to solve crimes, more Arnold to nab criminals as well as revamping of the entire system involving the authorities who decides on immigration policy, law enforcement, etc.
I dread to even return to Malaysia for holiday break even when Dubai is extremely hot in the summer. If I have to step my foot on Malaysia, I will have switch to extreme mode of survival - to be on 101% alert of my surrounding, to be suspicious of everybody, to continue driving even if I have all 4 tyres punctured!
Good Luck to you & me whenever in Malaysia. Being paranoid, KiaSi is the norm now.
From,
KW, Dubai UAE
source : http://guttermalaysia.blogspot.com
source : http://jalansutera.com
Maling Sia means The Nation of Thief
JAKARTA--MI: Pelanggaran perbatasan wilayah negara masih terus dilakukan oleh negara tetangga. Malaysia yang paling sering melakukan pelanggaran batas wilayah RI.
Hal itu terungkap pada rapat kerja (raker) Komisi I dengan menteri-menteri di jajaran Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), di Jakarta, Senin (2/3). Menkopolhukam Widodo AS memaparkan tentang berbagai pelanggaran terhadap wilayah RI yang terjadi dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2008.
Dari catatan Kementrian Polhukam, Provinsi Kalimantan Timur adalah wilayah RI yang paling sering mengalami pelanggaran wilayah oleh negara lain. "Untuk pelanggaran wilayah perbatasan perairan Indonesia, di perairan Kalimantan Timur dan seputar Laut Sulawesi telah terjadi 21 kali pelanggaran oleh Kapal Perang Malaysia dan enam kali oleh Kapal Polisi Maritim Malaysia. Sementara di perairan lainnya sebanyak tiga kali," ucapnya.
Dalam raker yang juga dihadiri Menteri Pertahanan, Kepala BIN, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri itu Widodo mengungkapkan, pelanggaran wilayah perbatasn udara paling banyak terjadi juga di wilayah Kalimantan Timur. "Selama 2008, terjadi 16 kali pelanggaran wilayah udara di Kaltim," sebutnya.
Wilayah lain yang juga mengalami pelanggaran kedaulatan udara antara lain tiga kali di Papua, dua kali di wilayah Selat Malaka dan tujuh kali di wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Sementara untuk pelanggaran wilayah darat, diantaranya berupa pemindahan patok-patok batas wilayah di Kalimantan Barat. "Pemindahan patok batas terjadi di Sektro Tengah, Utara Gunung Mumbau, Taman Nasional Betung Kerihun, Kecamatan Putu Sibau, serta Kabupaten Kapuas Hulu," kata Widodo.
Selain itu, mantan Panglima TNI ini melanjutkan, pelanggaran wilayah perbatasan darat juga dilakukan oleh para pelintas batas yang tidak memiliki dokumen yang sah.
Pada raker yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga itu, Widodo juga menjelaskan perihal berbagai tindakan atas pelanggaran kedaulatan wilayah RI. Untuk pelanggaran wilayah darat, Departeman Luar Negeri RI telah mengirimkan sejumlah nota protes ke negara pelanggar. Kasus pelanggaran wilayah darat juga dibawa ke forum Genera Border Committe (GBC) Indonesia-Malaysia maupun Joint Border Committe (JBC) Indonesia-Papua Nugini.
"Dan untuk pelanggaran wilayah perairan dan udara nasional, telah direspon dengan pengusiran langsung oleh satuan operasional TNI, serta pengiriman nota protes oleh Deplu," tutur Widodo. (*/OL-03)
Hal itu terungkap pada rapat kerja (raker) Komisi I dengan menteri-menteri di jajaran Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), di Jakarta, Senin (2/3). Menkopolhukam Widodo AS memaparkan tentang berbagai pelanggaran terhadap wilayah RI yang terjadi dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2008.
Dari catatan Kementrian Polhukam, Provinsi Kalimantan Timur adalah wilayah RI yang paling sering mengalami pelanggaran wilayah oleh negara lain. "Untuk pelanggaran wilayah perbatasan perairan Indonesia, di perairan Kalimantan Timur dan seputar Laut Sulawesi telah terjadi 21 kali pelanggaran oleh Kapal Perang Malaysia dan enam kali oleh Kapal Polisi Maritim Malaysia. Sementara di perairan lainnya sebanyak tiga kali," ucapnya.
Dalam raker yang juga dihadiri Menteri Pertahanan, Kepala BIN, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri itu Widodo mengungkapkan, pelanggaran wilayah perbatasn udara paling banyak terjadi juga di wilayah Kalimantan Timur. "Selama 2008, terjadi 16 kali pelanggaran wilayah udara di Kaltim," sebutnya.
Wilayah lain yang juga mengalami pelanggaran kedaulatan udara antara lain tiga kali di Papua, dua kali di wilayah Selat Malaka dan tujuh kali di wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Sementara untuk pelanggaran wilayah darat, diantaranya berupa pemindahan patok-patok batas wilayah di Kalimantan Barat. "Pemindahan patok batas terjadi di Sektro Tengah, Utara Gunung Mumbau, Taman Nasional Betung Kerihun, Kecamatan Putu Sibau, serta Kabupaten Kapuas Hulu," kata Widodo.
Selain itu, mantan Panglima TNI ini melanjutkan, pelanggaran wilayah perbatasan darat juga dilakukan oleh para pelintas batas yang tidak memiliki dokumen yang sah.
Pada raker yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga itu, Widodo juga menjelaskan perihal berbagai tindakan atas pelanggaran kedaulatan wilayah RI. Untuk pelanggaran wilayah darat, Departeman Luar Negeri RI telah mengirimkan sejumlah nota protes ke negara pelanggar. Kasus pelanggaran wilayah darat juga dibawa ke forum Genera Border Committe (GBC) Indonesia-Malaysia maupun Joint Border Committe (JBC) Indonesia-Papua Nugini.
"Dan untuk pelanggaran wilayah perairan dan udara nasional, telah direspon dengan pengusiran langsung oleh satuan operasional TNI, serta pengiriman nota protes oleh Deplu," tutur Widodo. (*/OL-03)
sumber : http://www.mediaindonesia.com
